BIMBINGAN TEKNIS PENDIRIAN LSP

Latar Belakang Bimbingan Teknis Pendirian LSP – Masuknya Indonesia ke dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menempatkan peningkatan kualitas SDM Indonesia sebagai salah satu fokus. Tenaga kerja Indonesia yang besar jumlah nya, yang apabila dapat ditingkatkan kualitasnya dan dapat dioptimalkan pendayagunaannya, akan dapat menjadi modal dasar pembangunan yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional menghadapi MEA dan pasar global, maka seluruh instalasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan formal tingkat pendidikn tinggi, lulusannya diharapkan akan mampu bersaing di industri dan menjadi wirausahawan yang mampu membuka lapangan kerja demi meingkatkan perekonomian masyarakat.

Peningkatan Kompetensi SDM khususnya mahasiswa saat ini merupakan isu yang begitu kuat, mengingat mahasiswa merupakan generasi penerus pembangunan yang harus disiapkan kompetensinya sejak bangku kuliah.

Baca Juga Informasi: DikLat Training of Trainer Sertifikasi BNSP

Industri saat ini menuntut kompetensi spesialisasi lulusan perguruan tinggi, disamping ijazah pendidikan formal. Kompetensi lulusan harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi. Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan no 13 Tahun 2003 Pasal 18 :

  • Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
  • Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
  • Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
  • Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
  • Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disamping itu jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional :

  • Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
  • Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
  • Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Dengan demikian maka sudah jelas bahwa lulusa perguruan tinggi harus mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga independen yang harus mendapatkan lisensi Badan Nasional Serifikasi Profesi (BNSP) . Di dalam Pedoman BNSP, dikenal 3 jenis LSP, yaitu :

  1. LSP Pihak ketiga
  2. LSP Pihak kedua
  3. LSP Pihak kesatu :
    • LSP Pihak Kesatu Industri
    • LSP Pihak Kesatu Pendidikan

Baca Juga: Informasi DikLat Sertifikasi HR / SDM Manager

SINDA HASIAN - JASA KONSULTASI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENDIRIAN LSP

JASA KONSULTASI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENDIRIAN LSP

TUJUAN DAN LUARAN

Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah pendampingan pembentukan Pendirian LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Pihak I / Pihak II / Pihak III.

Luaran

Sebagai luaran dari pekerjaan ini adalah terpenuhinya seluruh persyaratan terbentuknya LSP yang didukung oleh manajemen dan dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi(BNSP).

 

LINGKUP DAN WAKTU PELAKSANAAN PENDIRIAN LSP

  • Lingkup Pekerjaan Pendirian LSP

Proses pembentukan Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi adalah merupakan suatu proses yang terintegrasi meliputi sejak dari perencanaan/perancangan hingga

Eksekusi tahap akhir yang akan melibatkan berbagai bagian dari perusahaan. Lingkup pekerjaan mencakup :

  1. Membantu mengidentifikasi, manfaat dan pemangku kepentingan dari Pemohon Calon LSP
  2. Membantu melakukan persiapan apresiasi (awareness) tentang Sertifikasi Profesi Pihak Calon LSP kepada Rektorat
  3. Membantu melakukan gap assessment atas sumberdaya (sarana dan prasarana, SDM dan keuangan) terhadap persyaratan dasar pembentukan dan kelangsungan hidup Calon LSP.
  4. Melakukan pelatihan dan pendampingan dalam penerapan dan dokumentasi QMS Calon LSP.
  5. Melakukan pelatihan asesor kompetensi, auditor dan pengembangan skema sertifikasi.
  6. Membantu mengembangkan sistem manajemen mutu Calon LSP yang didokumentasikan dalam Panduan Mutu, SOP, Formulir dan dokumen pendukung lain (seperti standar kompetensi, skema sertifikasi, perangkat asesmen, rencana asesmen,dll).
  7. Membantu melakukan pra-validasi untuk memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan standar dan regulasiteknis.
  8. Melakukan pelatihan bagi personil sesuai bagiannya dan SOP yang digunakan untuk mengoperasikan sistem manajemen mut
  9. Membantu melakukan ujicoba penerapan seluruh sistem dan SOP untuk mengoperasikan Calon LSP.
  10. Membantu melakukan monitoring untuk memastikan seluruh sistem dapat dioperasikan sesuai PedomanBNSP.
  11. Membantu melakukan audit internal terhadap penerapan sistem manajemen mutu Calon LSP.
  12. Membantu melakukan perbaikan sesuai permintaan tindakan koreksi. (CAR=Corrective Action Request) dari hasil audit.
  13. Membantu melakukan verifikasi terhadap hasilperbaikan.
  14. Membantu menetapkan status dari hasil verifikasi apakah telah memuaskan ataubelum.
  15. Membantu dalam proses pengajuan permohonan lisensi kepada BNSP.

 

Waktu Pelaksanaan Pendampingan Pendirian LSP

Pekerjaan mempersiapkan kelengkapan persyaratan lisensi dapat diselesaikan dalam periode Maksimum 6 (enam) bulan dan tergantung pada peran aktif dan komitmen personil internal yang ditunjuk sebagai tim pelaksana pembentukan Calon LSP.

PENDEKATAN METODA DAN TAHAPAN DAN RENCANA KERJA

Sistem sertifikasi kompetensi profesi sebagai bagian integral dari paradigma baru dalam penyiapan SDM berbasis kompetensi didasarkan atas prinsip “demand – driven“. Dalam prinsip ini diperlukan peran dan komitmen dari para pemangku kepentingan di dalam organisasi/perusahaan.

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 harus diawali terlebih dahulu dengan kesepakatan dari pemangku kepentingan. Fungsi dari Tim Pendamping dalam hal ini personil atau petugas yang ditunjuk oleh Calon LSP Adalah sebagai fasilitator teknis yang memberikan pelatihan atau bimbingan teknismembantu, mendampingi dalam melengkapi persyaratan dan pengembangan personil yang dibutuhkan untuk memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

 

TAHAPAN KERJA PENDIRIAN LSP

Pelaksanaan kegiatan pembentukan LSP meliputi tahapan :

Tahap Persiapan Pendirian LSP

Pada tahap persiapan Pendirian LSP dilakukan persiapan administratif pelaksanaan pekerjaan pendampingan, pendekatan terhadap para pemangku kepentingan, pemahaman dan kesepakatan program pendampingan, penyelenggaraan deklarasi kesepakatan pemangku kepentingan untuk Pendirian LSP dan pembentukan Panitia Kerja untuk menyiapkan materi presentasi untuk proses apresiasi. Selanjutnya Panitia Kerja mengajukan permohonan apresiasi kepada BNSP.

Tahap Pembentukan Kelembagaan

Pada tahap ini Panitia Kerja mulai melaksanakan tugasnya membentuk kelembagaan LSP sesuai Pedoman BNSP, diantaranya menyusun personil, menyiapkan rencana kerja dan sarana kerja seperti kantor dan perangkat kerja pendukung lainnya.

 

Tahap Penyiapan Dokumen Lisensi dan Infrastruktur

Pada tahapan ini, pengurus calon LSP yang telah memperoleh legalitas penunjukan dari manajemen, dibantu oleh Tim Pendamping mempersiapkan perangkat kerja yang meliputi antara lain :

  1. StandarKompetens
  2. Pedoma
  3. Materi UjiKompete
  4. Pedoman SertifikasiKompetensi.
  5. Asesor kompetensi/AsesorLisensi.
  6. Sistem Dokumen ManajemenMutu.
  7. Pedoman Verifikasi Tempat Uji Kompetensi(TUK).
  8. VerifikasiTUK
  9. ManajemenTUK

Tahap Permohonan Lisensi

Pada tahap ini, Pengurus calon LSP mengajukan surat resmi permohonan lisensi kepada BNSP dengan melampirkan segala dokumen yang dipersyaratkan dan bukti ketersediaan perangkat kerja. Berdasarkan atas surat permohonan ini, BNSP akan melakukan asesmen terhadap kelengkapan dokumen persyaratan serta perangkat kerja.

Tahap Bimbingan Teknis

Pada tahap ini, Tim Pendamping jika diperlukan dapat memberikan bimbingan teknis kepada calon pengurus LSP untuk melakukan perbaikan berkaitan dengan hasil asesmen oleh BNSP terhadap kelengkapan dokumen dan ketersediaan perangkat kerja LSP.

Tahap Pemberian Lisensi

Pada tahap ini, BNSP memberikan penilaian akhir. Jika semua persyaratan telah dipenuhi, maka BNSP akan memberikan lisensi kepada calon LSP.

PERSONIL PENDAMPING PENDIRIAN LSP

Personil Pendamping pekerjaan pembentukan LSP terdiri dari :

Ketua Tim Pendirian LSP

Bertanggung jawab melakukan koordinasi dari pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota tim dan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan (manajemen/bagian terkait).

Fasilitator Pendirian LSP

Praktisi yang telah berpengalaman mendirikan dan mengelola Lembaga Sertifikasi Profesi yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan penuh dalam pelatihan, bimbingan dan pendampingan secara spesifik untuk bidang yang ditugaskan oleh Ketua Tim. Fasilitator ditugaskan Oleh Sinda Hasian dan Tim.

Tenaga Administrasi dan Pendukung Pendirian LSP

Personil yang memberikan bantuan administratif maupun teknis dalam pelaksanaan seluruh tuqas-tuqas yang merupakan bagian dari pekerjaan pendampingan pembentukan LSP agar dapat berjalan secara lancar dan memenuhi kesepakatan antara para pihak yang terkait. Tenaga Administrasi disiapkan oleh Calon LSP dan Sinda Hasian dan Tim.

 

BIAYA INVESTASI PENDAMPINGAN PENDIRIAN LSP

Investasi pendampingan pekerjaan pembentukan Pendirian LSP

LSP P1 LSP P2 LSP P3
Hubungi: 0813-6999-6065 (WA) Hubungi: 0813-6999-6065 (WA) Hubungi: 0813-6999-6065 (WA)

didasarkan pada komponen-komponen biaya yang timbul dalam kategori personil dan non personil sesuai butir 1.3.1 Lingkup Pekerjaan, maka Investasi pendampingan diusulkan sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan

Investasi untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dirincikan dalam butir 1.3.1 Lingkup Pekerjaan didasari pada kesepakatan bersama, dibuatkan rincian aktivitas dan biayanya dan selanjutnya dilampirkan tersendiri sebagai bagian dari kontrak kerjasama ini.

Transportasi dan Akomodasi

Transportasi bagi tim fasilitator (Ketuatim, fasilitator dan tenaga administrasi) yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan ke dan dari tempat pembentukan LSP berikut akomodasi ditanggung oleh Pemohon Calon LSP.

Pajak-pajak

Pajak yang timbul sehubungan dengan pekerjaan pendampingan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ditanggung oleh Calon LSP.

Apakah Anda ingin memiliki Passive Income dan Menjadi Google Adsense Publisher? Silahkan Daftarkan diri Anda dalam Kelas Pelatihan Digital Marketing yang kami selenggarakan. Info Lebih lanjut dapat Anda baca di: Drestha.com

Silahkan Hubungi kami via WA di nomor 0813 6999 6065 dan atau Anda bisa mengirimkan permohonan via Form Kontak Admin di bawah ini: